RADARSERPONG.COM, Kabupaten Tangerang — Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Dicky Setiawan mengatakan, realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Tangerang, saat ini belum menyentuh akar rumput. Penerimanya masih berkutat di segelintir elit kekuasaan, hanya mereka yang berjejaring saja.
Hal tersebut disampaikan Dicky Setiawan saat menyampaikan materi Realisasi CSR Perusahaan dalam acara Lokakarya Daerah bertajuk Quo Vadis CSR Kabupaten Tangerang?, yang dilaksanakan oleh Bina Mulia Institute di Upnormal Coffee, Citra Raya, Jumat (14/11/2025). Acara ini dihadiri puluhan organisasi masyarakat sipil.
“Ini benar-benar ironi. Kabupaten Tangerang dikenal dengan julukan daerah 1001 industri, tapi peran perusahaan terhadap lingkungan masih jauh panggang dari api. Seperti langit dan bumi,” kata Dicky.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, selama ini warga yang masuk ring satu area perusahaan belum banyak mengetahui ada program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan. Padahal aturannya jelas. Bahkan sampai Perda dan Perbup.
“Barangkali kesalahan tidak sepenuhnya ada pada perusahaan. Namun, banyak pihak, termasuk peran serta masyarakat sipil yang belum mengerti hak dan kewajiban perusahaan. Terlebih terkait CRS. Publik harus tercerahkan, agar melek soal yang satu ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dicky juga menyinggung Forum CSR atau Forum TSLP yang dibentuk bupati Tangerang. Menurutnya, Forum tersebut belum optimal bekerja, tidak memiliki terobosan.
“Kemarin salah satu perusahaan besar menggelontorkan 6 miliar, alih-alih untuk mereka yang paling terdampak, malah diberikan kepada 60 koperasi merah putih. Padahal masyarakat yang masuk kategori ring satu, terbanyak di wilayah Pantura,” ujarnya.
Sementara, Subandi Musbah memberi saran kepada masyarakat untuk menginisiasi perhimpunan kemitraan CSR di level lokal. Setiap desa atau kecamatan memiliki karakteristik tersendiri. Dan itu harus tumbuh dari bawah. Tidak mengandalkan atas.
“Perusahaan sepertinya tidak enggan memberi CSR, hanya saja, aktor lokal di masing-masing desa perlu kemampuan menyampaikan proposal berbasis nomenklatur, bukan melulu permohonan bantuan dana,” ujar Subandi saat merespons pertanyaan peserta.
Pria yang pernah belajar khusus materi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan di School of CSR milik La Tofi ini berharap organisasi sipil mulai melek isu CSR. Dengan cara pendampingan di level paling ujung, yaitu desa. Dengan membentuk semacam forum kemitraan.
“Mari sudahi mengutuk kegelapan, saatnya menyalakan lilin. Diaspora ke desa atau kecamatan. Dampingi masyarakat mendapat haknya. Jangan sampai CSR berkutat di lingkaran kecil saja,” ujar Direktur Visi Nusantara. (TIM)
