RADARSERPONG.COM, Kabupaten Tangerang — Pelaksanaan pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Serpong-Balaraja memastikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang melakukan secara transparan.
Hal itu ditegaskan Kepala Kantor BPN Kabupaten Tangerang, Didik Purnomo, setelah usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, warga terdampak, pihak PUPR, Bagian Hukum Setda, serta sejumlah perwakilan dinas teknis lainnya, pada Senin (5/10/2026).
Didik menyampaikan, transparansi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dapat dilihat, dari perencanaan dan persiapan yang dimulai dengan konsultasi publik.
“Musyawarah semua pihak terlibat. Memang ini terjadwal beberapa lalu kita meneruskan, terkait keterlibatan masyarakat semuanya, ada juga dari desa,” ungkapnya kepada awak media.
Namun ternyata lanjutnya, terdapat kesalahpahaman terkait musyawarah yang dimaksudkan. Dimana musyawarah yang digelar pihak BPN Kabupaten Tangerang, sejatinya bukan untuk mendiskusikan nilai atau harga dari lahan yang dimaksud.
Bahkan dirinya menegaskan, pihak BPN tidak memiliki kewenangan untuk menentukan nilai, atau naik turunnya nilai lahan yang merupakan objek pembebasan. Hal itu, merupakan Appraisal atau proses penilaian yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Jadi memang musyawarahnya bukan sebagaimana kita pahami. Musyawarahnya bukan mendiskusikan harga tanahnya naik turun, bukan. Tapi, musyawarah yang dilakukan adalah terkait bentuk ganti kerugian sebagaimana amanah Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012,” tegas Didik.
Meskipun demikian, Kepala Kantor BPN Kabupaten Tangerang pun menuturkan, bahwa terdapat mekanisme gugatan apabila nilai yang diberikan dirasa tidak sesuai. “Adapun terkait dengan pelaksanaan di sini nanti ada kesempatan gugatan sanggahan pada pelaksanaan pembebasan tanah, itu tersendiri lagi,” bebernya.
Tak hanya itu, Didik juga mengungkapkan, bahwa dari total pembebasan lahan di Desa Cirarab ini, terdapat 8 bidang yang bersengketa perdata dan dilayangkan di pengadilan Negeri.
Dalam persoalan ini lanjut Didik, pihaknya juga termasuk sebagai pihak tergugat. Sehingga nantinya akan bersama-sama beracara di pengadilan dengan pihak tergugat lainnya.
RDP pembebasan lahan proyek Tol Serbaraja di Desa Cirarab itu dipimpin langsung ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Bimo Mahfudz Fudianto. Meskipun berlangsung cukup alot, DPRD akhirnya menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dibacakan di akhir.
Dimana pada intinya, Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum harus didukung sepenuhnya dan tetap berjalan.
Menghormati proses hukum atas tanah yang masih benar-benar dipersegketakan dan tidak mengambil alih kewenangan Badan Pertanahan Nasional maupun Pengadilan dalam menentukan kepemilikan tanah. Namun, sengketa pada sebagian kecil bidang tanah tidak boleh serta-merta menghambat pembayaran bagi bidang-bidang lain yang tidak sengketa.
“Komisi I mendesak agar sisa 88 bidang lainnya yang tidak bersengketa, segera diproses validasi dan pembayarannya oleh instansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Bimo di akhir pembacaan rekomendasi hasil RDP tersebut.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Abdullah Rijal, turut memberikan pandangannya terkait pentingnya kepastian hukum dalam menghadapi permasalahan pembebasan lahan proyek strategis nasional.
Abdullah Rijal menyatakan, bahwa penanganan sengketa pada prinsipnya diarahkan melalui mekanisme yang adil dan transparan agar hak-hak masyarakat tidak dirugikan.
“Apabila ada permasalahan. memang kita biasanya menghadapinya adalah melalui konsiliasi di pengadilan. Karena kita ingin mendapatkan kepastian hukum yang pasti,” tandasnya.
RDP ini cukup menarik perhatian, terlebih dengan sempat hadirnya Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, sebelum RDP resmi dimulai. Bupati yang baru saja merampungkan rapat paripurna DPRD menyempatkan diri hadir untuk menyampaikan pesan penting guna memberikan penguatan moral kepada warga dan jajaran instansi yang hadir.
Di hadapan peserta rapat, Bupati Moch Maesyal Rasyid menegaskan bahwa proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah secara hukum, seperti sertifikat, SPPT PBB, maupun surat keterangan tanah dari desa dan kecamatan.
“Sepanjang misalkan kita sudah memiliki bukti-bukti kepemilikan, sepanjang kita sudah punya SPPT apalagi sertifikat, kepada masyarakat jangan khawatir gitu. Kami dengan BPN tadi sudah diskusi di ruang paripurna. Kita akan terus berupaya dengan BPN, dengan Dewan berada di masyarakat yang benar-benar mempunyai hak dengannya,” pesan Bupati Moch Maesyal Rasyid. (TIM)
